Rumah Perwira Polisi Digeledah KPK, Kapolda: Tak Ada yang Harus Dibela

TERNATE, iNewsAmbon.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah salah satu perwira Polisi di Kota Ternate yakni Ipda Wandi. 

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko memastikan tidak akan membela anggotanya itu.

Baca Juga

KPK Sita 20 Properti Terkait Perkara Mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba

Ipda Wandi merupakan keponakan dari Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. 

Sebelumnya dia bertugas sebagai ajudan Kasuba. Namun setelah melanjutkan Sekolah, dia tak lagi menjadi ajudan Gubernur Malut.

"Semuanya harus diikuti tata cara penegak hukum, tidak ada yang harus dibela-bela," kata Kapolda Malut, Irjen Pol Midi Siswoko saat dihubungi di Ternate, Jumat (22/12/2023).

Baca Juga

Mantan Kepala BPPB Provinsi Maluku Utara Didakwa Terima Suap

Untuk mengamankan barang bukti terhadap kasus Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Malut serta pihak swasta, maka Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah salah satu ajudan Gubernur AGK berinisial Ipda W alias Wandi yang berada di perumahan Depomart, Blok E Nomor 9, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate itu.  

Tim KPK yang berjumlah delapan orang itu masuk ke rumah milik Wandi sekitar pukul 18.30 Wit untuk melakukan pencarian dokumen di rumah tersebut yang diduga dokumen kasus OTT dan selama 7 jam dalam penggeledahan itu.

Tim KPK terlihat keluar membawa dua koper dan satu toples yang berisi dokumen hasil penggeledahan.

Baca Juga

Ada Pihak Halangi Penyidikan Kasus Dugaan TPPU Gubernur Maluku Utara

Tim KPK setelah menggeledah pun membawa sejumlah barang sebanyak 60 macam dokumen yang dibawa.

Saat digeledah pemilik rumah Ipda Wandi tidak berada di tempat dan informasi yang diperoleh, istrinya sedang berada di Jakarta.

Kasus OTT terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Malut itu terkait Jual Beli Jabatan dan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Pemprov Malut.

Baca Juga

KPK Minta Pemprov Maluku Utara Reformasi Pelayanan Masyarakat dan Izin

Saat ini, Gubernur Abdul Gani Kasuba, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Malut Adnan Hasanuddin, Plt Kepala Dinas PUPR Malut Daud Ismail, Kepala BPPBJ Malut Ridwan Arsan, Ajudan Gubernur Ramadhan Ibrahim dan dua orang dari swasta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Editor : Nevy Hetharia