Guntur Romli Kritik Menkeu Soal Anggaran Kurban Presiden Rp100 M: Aneh Bendahara Negara Tak Tahu

JAKARTA, iNewsAmbon.id – Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengkritik keras sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku tidak tahu mengenai penggunaan APBN senilai Rp100 miliar untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Menurut Guntur, sangat janggal jika seorang bendahara negara tidak mengetahui arus keluar anggaran sebesar itu.

Guntur bahkan memperingatkan Menkeu agar persoalan ini tidak menjadi polemik baru, berkaca pada kasus pengadaan puluhan ribu motor trail listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelumnya.

Baca Juga

PDI Perjuangan Maluku Targetkan Menang 80% di Pilkada 2024

"Masalah sapi kurban Rp100 miliar dari Pak Prabowo yang menggunakan APBN semakin ramai. Setelah Menkeu Purbaya mengaku tidak tahu, ini aneh bin ajaib. Masa bendahara negara bisa tidak tahu," kata Guntur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2026).

Selain masalah transparansi anggaran, Guntur menyoroti keabsahan ibadah tersebut dari sisi hukum Islam (fikih). Ia menegaskan, kurban merupakan ibadah personal yang anggarannya harus bersumber dari harta pribadi individu yang berkurban (mudhahi).

"APBN bukan harta Presiden Prabowo, melainkan milik 280 juta rakyat Indonesia yang terdiri dari lintas agama. Secara fikih, berkurban menggunakan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah sebuah kontradiksi yang tidak bisa dibela," tegasnya.

Baca Juga

Kader Perindo, Nasdem dan PDIP akan Pimpin DPRD Kota Ambon

Guntur juga menyentil klarifikasi Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardianto yang menyebut pengadaan tersebut sebagai bantuan kemasyarakatan. Ia menilai, pelabelan nama "RI 1" atau "Prabowo" di lapangan justru mengaburkan esensi ibadah dan terkesan menjadi alat penunjang citra politik.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui perihal alokasi APBN untuk pembelian 1.098 ekor sapi kurban tersebut. Selepas salat Iduladha di kantor DJP, Rabu (27/5/2026), Purbaya menduga Presiden menggunakan dana pribadi dan menyarankan awak media untuk mengonfirmasi langsung ke pihak Mensesneg.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar