63 Lembaga Survei Sudah Daftarkan Diri ke KPU, Berikut Datanya

JAKARTA, iNewsAmbon.id - Sedikitnya sudah ada 63 lembaga survei mendaftar untuk Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendaftaran lembaga survei dibuka paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca Juga

Hanya 37 Provinsi dan 508 Kab/Kota yang Gelar Pilkada Serentak, Ini Jadwal Tahapannya

KPU mencatat lembaga survei pertama kali mendaftar pada 21 Agustus 2023 atau lima hari setelah Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu 2024.

Komisioner KPU August Mellaz dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/1/2024), mengatakanlembaga survei yang mendaftar wajib memenuhi ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

Hal ini supaya kegiatan mereka memperoleh legitimasi.

Baca Juga

KPU Umumkan Calon Anggota KPUD Terpilih di Maluku, Berikut Rincian Nama Mereka

Berdasarkan data per 12 Januari 2024, dari sebanyak 33 dari 63 lembaga survei berstatus terdaftar telah diterbitkan sertifikat terdaftar.

Sementara, 26 lembaga statusnya lengkap atau dalam proses penerbitan sertifikat terdaftar. 

Sementara 4 lembaga lain sedang melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen.

Baca Juga

21 Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Maluku, PDI Perjuangan Jadi Pemenang Pileg

"KPU akan menerbitkan sertifikat bagi lembaga survei atau jajak pendapat yang telah memenuhi persyaratan dimaksud," ucapnya.

Berikut 63 lembaga survei yang mendaftar:

Status Pendaftaran Terdaftar

Baca Juga

Lewerissa Raih Suara Terbanyak Dapil Kota Ambon untuk DPRD Maluku, Dua Petahana Gagal

1‌. PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi) ‌

2. PT Poltracking Indonesia ‌

3. PT Ipsos Market Research ‌

Baca Juga

Relawan Michael Wattimena Optimis Raih Kursi DPR RI Dapil Maluku

4. PT Kompas Media Nusantara ‌

5. Charta Politika/PT Indonesian Consultant Mandiri ‌

6. Voxpol Consulting Center Research and ‌

7. Pandawa Research ‌

8. PT Lingkar Strategi Indonesia ‌

9. PT Parameter Konsultindo (PARMET)

1‌0. Indikator Politik Indonesia

1‌1. Lembaga Survei Nasional

1‌2. Lembaga Klimatologi Politik

1‌3 Polstat Indonesia ‌

14. Political Weather Station (PWS) ‌

15. PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network) ‌

16. PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting (PRC)i ‌

17. Centre For Strategic International Studies (CSIS)

18. Lembaga Survei Jakarta ‌

19. Indonesia Polling Stations (IPS) ‌

20. Surabaya Survey Center (SSC)

2‌1. Lembaga Survei Indonesia (LSI) ‌

22. Fixpoll Media Polling Indonesia

2‌3. Forum Rektor PTMA

2‌4. Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA) ‌

25. Surabaya Research Syndicate (SRS)

2‌6. Indopol Survei & Consulting ‌

27. Polsentrum Data Indonesia

2‌8. PT Lingkaran Survei Indonesia ‌

29. PT Citra Publik ‌

30. Saiful Mujani Research And Consulting ‌

31. Rakata Analytics and Advisory ‌

32. Strategi Lingkar Nusantara ‌

33. Trust Indonesia Research & Consulting

Status Pendaftaran Lengkap

‌34. PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia) ‌

35. PT Losta Institute ‌

36. PT Citra Komunikasi LSI ‌

37. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik ‌

38. Populi Center ‌

39. PT SCL Taktika Konsultan ‌

40. PT Citra Publik Indonesia ‌

41. Indekstat Research And Data Science ‌

42. PT Sigi LSI Network ‌

43. PT Konsultan Citra Indonesia ‌

44. Jaringan Isu Publik ‌

45. Lembaga Riset Indonesia ‌

46. Jaringan Suara Indonesia ‌

47. Media Survei Nasional ‌

48. PT Alvara Strategi Indonesia

4‌9. Lingkar Survei Sulawesi (LSS) ‌

50. Ide Cipta Research and Consulting (ICRC)

5‌1. The Haluoleo Institute ‌

52. Media Survei Center Indonesia ‌

53. PT PARAMETER PUBLIK INDONESIA

5‌4. PT Paradigma Riset Nusantara ‌

55. Lembaga Survei Kuadran ‌

56. Nakama Research & Consulting ‌

57. PT Indopolling Riset dan Konsultan ‌

58. PT SINERGI DATA INDONESIA ‌

59. PT LSI NETWORK Status Pendaftaran Perbaikan Dokumen  ‌

Status Pendaftaran Perbaikan Dokumen 

60. DEITRO (PT Delt Kabar Indonesia) ‌

61. Algoritma Research & Consulting ‌

62. PUSPOLL INDONESIA ‌

63. Parameter Politik Indonesia

Editor : Nevy Hetharia