Menanggapi hal tersebut, Komisi VII mendorong Pemprov Maluku untuk:
- Memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- Mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga
- Mengembangkan bank sampah
- Menerapkan teknologi daur ulang ramah lingkungan
“Perlu keterlibatan aktif dari seluruh elemen – pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat – agar penanganan sampah menjadi lebih preventif dan produktif, bukan sekadar reaktif,” kata Rahayu.
Selain aspek teknis, edukasi publik dan kampanye kesadaran lingkungan juga dianggap penting. Komisi VII menilai bahwa sinergi lintas sektor, termasuk sektor pendidikan, perlu ditingkatkan untuk membentuk budaya menjaga kebersihan lingkungan sejak dini.
“Kesadaran kolektif adalah kunci. Kami ingin agar langkah-langkah nyata yang dilakukan di Maluku dapat menjadi contoh baik bagi provinsi kepulauan lainnya di Indonesia,” harap Rahayu.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Rahayu Saraswati juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan media publik seperti TVRI, RRI, dan Perum LKBN ANTARA dan Staf kementerian terkait mitra kerja Komisi VII
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Komisi VII DPR RI untuk memastikan bahwa isu lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
