JAKARTA, iNewsAmbon.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan opsi jemput paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Langkah tegas ini mencuat setelah Nusron tercatat dua kali tidak menghadiri panggilan penyidik sebagai saksi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik tengah mengkaji penerapan tindakan persuasif-koersif tersebut.
"Masih dipertimbangkan oleh penyidik setelah dua kali tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh KPK," kata Budi, Jumat (16/10/2026).
Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron pada Kamis (15/10/2026) untuk dimintai keterangan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
