JAKARTA, iNewsAmbon.id — Presiden Prabowo Subianto menyoroti tajam maraknya praktik penyelundupan yang dinilai kian merugikan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dalam pandangannya, tindakan ilegal tersebut bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas perekonomian nasional serta keberlangsungan industri dalam negeri.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna memperingati dua tahun masa kepemimpinannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
"Bangsa kita ditipu, rakyat kita ditipu, pemerintah kita ditipu. Para ahli hukum, para ahli pidana akan membenarkan. Coba apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang akan berdiri dan mengatakan bahwa penyelundupan itu bukan pelanggaran," ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran menteri kabinet.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik penyelundupan secara sistematis melemahkan ketahanan ekonomi Indonesia. Berbagai moda penyelundupan, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah NKRI, dipandang sebagai ancaman serius, mulai dari penyelundupan narkotika, produk asing yang merusak pasar domestik, hingga penjarahan sumber daya alam serta penyimpangan komoditas bersubsidi.
"Penyelundupan adalah ibarat menikam bangsa kita, menikam badan kita. Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita. Membunuh ekonomi kita artinya membunuh bangsa kita. Penyelundupan ke dalam, apakah berupa penyelundupan narkotika, barang-barang yang membuat pabrik-pabrik kita tutup, atau penyelundupan keluar," tegasnya.
Secara terperinci, Presiden mengungkapkan deretan komoditas vital nasional yang terus-menerus menjadi sasaran aksi ilegal tersebut. Harta kekayaan milik negara seperti timah, emas, batu bara, hingga kayu dilaporkan terus diselundupkan keluar. Hal serupa terjadi pada komoditas yang disubsidi negara dengan anggaran besar, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk.
Melihat celah hukum dan pengawasan yang ada, Presiden Prabowo mempertanyakan sistem yang masih memberi ruang bagi bertahannya praktik-praktik koruptif ini. Beliau menekankan agar pembiaran tersebut segera dihentikan demi menyelamatkan kekayaan negara dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
