Jaksa Kejati Maluku Segera Panggil Saksi Dugaan Korupsi Ruko Pasar Mardika Ambon

Dari jumlah tersebut, PT BPT hanya menyetor ke Pemprov Maluku sebesar Rp5 miliar sesuai perjanjian kerja sama pemanfaatan, dengan rincian Rp250 juta disetorkan pada 2022 dan Rp4.750.000.000 pada 2023.

Baca Juga

Tak Pernah Penuhi Panggilan Jaksa, Sekda Seram Bagian Timur Terancam Ditangkap Paksa

Pansus DPRD Maluku juga menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengumuman pemenang tender pemanfaatan 140 ruko milik Pemprov yang dimenangkan PT BPT.

Selain itu, tindakan manajemen PT BPT dalam menarik uang sewa ruko dari pemilik SHGB diduga merupakan perbuatan melawan hukum.

Mekanisme tender oleh Pemprov Maluku melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan Barang dan Jasa dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Anggaran Cair 100 Persen, Bangunan Tak Ada, Jaksa Periksa Proyek Rumah Khusus di SBB dan Malteng

Perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan notaris Roy Prabowo Lenggono nomor 21 tanggal 13 Juli 2022 dinilai tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sahnya suatu perjanjian, yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Editor : Nevy Hetharia