Menyelam di Pantai Pulau Ambon, Ponakan Prabowo Temukan Banyak Sampah Plastik

AMBON, iNewsAmbon.id - Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil langkah yang lebih serius dan maksimal dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya di kawasan perkotaan dan pesisir yang rawan pencemaran lingkungan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon, Rabu (11/6/2025) malam.

“Saya datang ke Ambon sebelum jadwal reses resmi, karena ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat lebih dekat,” ujar Rahayu Saraswati, yang juga dikenal sebagai salah satu keponakan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya, Rahayu mengungkapkan keprihatinan setelah menyelam di salah satu pantai di Pulau Ambon dan menemukan banyak sampah plastik kemasan di perairan.

“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah, terutama limbah plastik, masih belum optimal dan perlu perhatian lebih,” tegasnya.

Ia menilai, posisi geografis Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat daerah ini sangat rentan terhadap dampak pencemaran laut, sehingga dibutuhkan penanganan terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diterima Komisi VII DPR RI, Kota Ambon menghasilkan sekitar 220 ton sampah per hari, namun hanya sekitar 185 ton yang berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, sekitar 35 ton sampah per hari tidak tertangani dan berpotensi mencemari lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Komisi VII mendorong Pemprov Maluku untuk:

• Memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat
• Mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga
• Mengembangkan bank sampah
• Menerapkan teknologi daur ulang ramah lingkungan

“Perlu keterlibatan aktif dari seluruh elemen – pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat – agar penanganan sampah menjadi lebih preventif dan produktif, bukan sekadar reaktif,” kata Rahayu.

Selain aspek teknis, edukasi publik dan kampanye kesadaran lingkungan juga dianggap penting. Komisi VII menilai bahwa sinergi lintas sektor, termasuk sektor pendidikan, perlu ditingkatkan untuk membentuk budaya menjaga kebersihan lingkungan sejak dini.

“Kesadaran kolektif adalah kunci. Kami ingin agar langkah-langkah nyata yang dilakukan di Maluku dapat menjadi contoh baik bagi provinsi kepulauan lainnya di Indonesia,” harap Rahayu.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Rahayu Saraswati juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan media publik seperti TVRI, RRI, dan Perum LKBN ANTARA dan Staf kementerian terkait mitra kerja Komisi VII

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Komisi VII DPR RI untuk memastikan bahwa isu lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.

Editor : Nevy Hetharia