JAKARTA, iNewsAmbon.id - Theo Litaay, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, tampil sebagai pembicara dalam diskusi publik dengan tema "Pembangunan Kawasan di Ujung Pasifik Indonesia dan Papua Nugini dengan menyoroti pentingnya kerjasama antara kedua negara dalam membangun kesejahteraan bersama. Rabu (28/6/2023).
Diskusi yang diselenggarakan oleh Info Papua Selatan (IPS) bekerjasama dengan Earbay Channel, Theo Litaay menekankan perlunya memperkuat kerjasama di antara Indonesia dan Papua Nugini, dengan mempelajari pengalaman dari Universitas Indonesia, Universitas Cenderawasih, serta lembaga nasional di Papua Nugini.
Selain Theo Litaay, SH., LLM., Ph.D, pembicara yang hadir diantaranya Prof. Yohana Yembise, M.Sc., Ph.D (Menteri Pemberdayaan Perempuan 2014 – 2019), Prof. Bambang Shergi Laksmono (Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Universitas Indonesia sekaligus Pendiri Papua Center), dan Dr. Melyana Ratana Pugu (Kepala Departemen RI Universitas Cenderawasih).
Pembicara lainnya adalah Didik Wisnu Widjajanto, Ph.D, (Atase Pendidikan Port Moresby 2011 – 2014), Yoseph Yanawo Yolmen (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua/BP3OKP) perwakilan Papua Selatan dan dimoderatori oleh Ari S. Widodo Ph.D, (Director of Undergraduate E-Learning Program LPSR).
Theo, yang dikenal sebagai salah satu putra Maluku ini, juga menekankan peran media informasi dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang kemajuan kerjasama bilateral ini.
“Diharapkan melalui jaringan kerjasama semacam ini, peran lembaga yang ada dapat semakin diperkuat.” Ujarnya.
Menurut Theo, kegiatan ini bertepatan dengan rencana perjalanan Presiden ke Papua Nugini, sehingga penting bagi para intelektual, peneliti, dan akademisi untuk memberikan perspektif mereka guna memperkaya informasi yang diterima oleh pemerintah.
Diskusi ini juga memperhatikan peran Universitas Cenderawasih (Uncen) yang telah memberikan kontribusi besar dalam kerjasama dengan Papua Nugini. Bahkan, dalam sejarah tercatat bahwa Uncen pernah menjadi tim ahli perdana menteri Papua Nugini.
Disisi lain Theo menjelaskan lagi, Presiden mencanangkan Inpres tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua, yang mencakup seluruh tanah Papua sebelum pemekaran. Salah satu hal penting yang tercakup dalam Inpres tersebut adalah komunikasi publik lintas batas negara, yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak.
Kantor Staff Presiden telah memprakarsai hal ini sejak 2017 dan diperbaharui tahun 2020, di mana mereka juga merupakan salah satu bagian dari upaya ini.
Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Papua yang berlaku hingga tahun 2024, saat ini sedang dimatangkan untuk diberlakukan lagi mulai tahun 2024 mendatang sebagai rencana induk percepatan pembangunan Papua.
Dalam kesempatan ini, Theo Litaay juga mensosialisasikan kehadiran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) kepada seluruh masyarakat di Papua dan telah berkomunikasi dengan Pejabat (Pj.) Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT untuk mendapatkan dukungan terhadap kegiatan ini.
“Pj. Gubernur Papua Selatan pun memberikan dukungan terhadap kegiatan ini.” Ucap Theo Litaay.
Dari diskusi ini diharapkan bisa menghasilkan poin-poin penting tentang hal-hal apa yang telah dilakukan dalam kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini, serta bagaimana memori dan informasi yang dihasilkan dapat dikolaborasikan.
“Hal ini penting agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia. Tentunya, pelaksanaan tindak lanjut ini akan disalurkan kepada lembaga yang berwenang.” tutupnya.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
