AMBON, iNewsAmbon.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mulai menerapkan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan bantuan rumah subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, khususnya keluarga berpenghasilan rendah (MBR).
“Jangan sampai bantuan rumah ini justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Prinsip kami harus adil dan tepat sasaran,” tegas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Ambon, Selasa (8/7/2025).
Verifikasi ini dilakukan menyusul alokasi pembangunan 2.000 unit rumah subsidi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk wilayah Maluku.
Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov menggandeng Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai mitra utama dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima.
“Kemensos dan BPS memiliki basis data keluarga miskin yang paling valid. Kita akan pakai Satu Data Sosial Ekonomi Nasional untuk menjamin akurasi,” tambahnya.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
