Terdakwa Kasus Korupsi Rumah Sakit Pratama Marlasi di Aru Dihukum 7,6 Tahun

AMBON, iNewsAmbon.id - Richard Alex Romroma, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama Marlasi di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, telah dijatuhi hukuman selama tujuh tahun dan enam bulan (7,6 tahun) penjara.

Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Alex Romroma dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan," ungkap Jaksa dalam amar tuntutannya.

Sidang beragendakan pembacaan tuntutan ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon pada Senin, 8 Juli 2024. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Wilson Sriver, 

Jaksa juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300 juta tanpa dibebankan uang pengganti.

"Menghukum terdakwa Richard Romroma untuk membayar denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan," tambah Jaksa.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa, sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa.

Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18.518.518.525 untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Marlasi. 

Hal ini tercantum dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2017.

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Kesehatan, Richard Alex Romroma mengirimkan surat permohonan lelang paket pembangunan fisik kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Nomor Surat: 602.1/545.a/2017. 

Nilai pagu anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp18.518.518.525 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp18.518.500.000.

Kasus ini menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam proyek-proyek yang menggunakan dana pemerintah. 

Editor : Nevy Hetharia