Kadis LHP Akui TPA Benowo di Surabaya Bisa Jadi Contoh Untuk Kota Ambon

AMBON, iNewsAmbon.id - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, mengakui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Benowo, di Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, bisa jadi percontohan untuk Kota Ambon.

Hal itu disampaikan Hehamahua saat bersama Kadis Lingkungan Hidup Kota se-Indonesia, mendatangi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Benowo, Rabu (7/5/2025), di sela-sela ikuti Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI VII di Surabaya.

Baca Juga

Kota Ambon Raih Penghargaan Penampilan Terbaik Pentas Seni di Munas APEKSI VII

Kadis LHP Kota Ambon mengatakan, sampah yang dihasilkan dari TPA dengan memiliki luas 37,5 hektar itu mampu diolah menjadi energi listrik yang mampu menerangi dan memenuhi kebutuhan bagi warga Surabaya. 

"TPA Benowo bukan hanya sekedar tempat pembuangan sampah,  tetapi juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). PLTSa Benowo ini merupakan PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia yang dikembangkan Pemkot Surabaya dan diresmikan oleh Presiden RI, pada Mei 2021, sebagai tempat pengolah sampah menjadi energi listrik," jelas Hehamahua, kepada Tim Media Center Pemkot di Surabaya.

Menurutnya, dengan melihat pengolahan sampah di TPA tersebut, maka bisa dikembangkan di Kota Ambon. Meski bukanlah hal yang mudah.

Baca Juga

Bentrok Antar Pemuda Asal Tial dan Tulehu Berujung Korban Jiwa

"TPA Benowo menerima sampah sebanyak 1.600 ton per hari dan untuk PLTSa sendiri dikelola oleh PT Sumber Organik itu sebesar 1000 ton per hari untuk menghasilkan listrik 9 MWatt, sementara 600 ton yang sisa itu dikelola pihak ketiga lain, dimana menjual listrik ke PLN kurang lebih 1 hingga 2 MWatt per hari. Ini juga bisa kita kembangkan di Kota Ambon, tetapi memang bukan hal yang mudah," ujarnya.

Dikatakan, TPA Benowo memang sangat layak untuk dijadikan sebagai contoh pengolahan sampah di Indonesia, termasuk Kota Ambon.

"Apalagi di Surabaya ini, didukung betul oleh 191 TPS, kemudian ada TPS 3R itu 13 unit dengan jumlah armada kurang lebih 600 unit, dan sebagian besar armada itu konvektor ada 300 unit, sehingga ini memang jadi contoh bagi kita, jika ingin Ambon bebas sampah," bebernya.

Baca Juga

Kevin Diks Segera Ikuti Jejak Jos Luhukay Merumput di Monchengladbach

Selain itu, kata Hehamahua, dalam forum lingkungan hidup se-Indonesia yang bertemakan, "Indonesia Darurat Sampah, Bagaimana Strategi Penanganannya" seluruh perwakilan Kota se-Indonesia, telah banyak mendapatkan masukan untuk pengolahan sampah di daerahnya masing-masing.

"Dari forum inilah kita banyak mendapatkan sebagai masukan dan cara untuk penanganan sampah. Apalagi setelah kita mengunjungi TPA Bewono itu," tandasnya.

Ditempat terpisah, juga dilaksanakan kegiatan Forum Kepala Bappeda Kota Seluruh Indonesia (BAKTI) tahun 2025 dengan tema Optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 

Baca Juga

Gedung Fakultas Teknik Unpatti Diusulkan Jadi Cagar Budaya, Dibangun Rusia pada 1961

Sekretaris Bapedda-Litbang Kota Ambon, Ansyerin Horhoruw mengatakan, adanya sinergitas antar daerah, dan permasalahan-pemasalahan yang dihadapi Bappeda Kota seluruh Indonesia, dapat diselesaikan bersama-sama. 

"Pertemuan ini juga sangat penting dan strategis untuk membahas berbagai isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah khususnya. Kegiatan di buka oleh ketua Forum BAKTI Harey Hadi (Kepala Bappedalitbang Kota Palembang), dan dihadiri Wamendagri Bima Arya," katanya.

Dalam kegiatan tersebut terdapat sejumlah narasumber penting yang ikut membawakan materi. Semisal Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS Ateng Hartono, dengan materi :Kolaborasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Baca Juga

Kemantapan Jalan di Maluku Meningkat Signifikan, Capai 96,29%

"Executive Director Sekretariat Satu Data Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Dini Magfira P.hd, dengan materi Implikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Terhadap Perencanaan Pembangunan. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, dengan materi Implikasi DTSEN Terhadap Kebijakan Bantuan Sosial," jelas Horhoruw.

Ia berharap, dengan adanya DTSEN yang telah ditetapkan melalui Inpres Nomor 4 tahun 2025 sebagai data terpadu hasil integrasi tiga pangkalan data yaitu DTKS, Regsosek dan P3KE dapat jadi acuan dalam penetapan pemberian bantuan atau pemberdayaan sosial sehingga meminimalisir penyaluran bantuan sosial dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. 

"Dapat bertukar informasi terkait kebijakan pusat maupun daerah, mengetahui praktek-praktek baik dan inovasi yang dapat ditiru, modifikasi dan diterapkan di Ambon," tutup Horhoruw.

Editor : Nevy Hetharia