AMBON, iNewsAmbon.id - Sekda Maluku Sadeli Ie gerah dengan aksi demo dokter dan tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Haulussy Ambon.
Informasi yang diterima media ini, Selasa (19/12/2023), Sekda Sadeli Ie memanggil tiga orang dokter untuk menghadap Tim Penegak Disiplin Pemprov Maluku.
Hal itu terbukti dengan surat panggilan bersifat Penting yang bernomor 800.1.6.2/3140 ttertanggal Selasa 19 Desember 2023 yang diteken Sekda Maluku.
Dia meminta ketiga dokter yang ikut aksi demo untuk menghadap bertempat di Ruang Assisten II Sekda Maluku.
Isi surat tersebut tertulis " Menindaklanjuti viralnya video orasi pada saat pelaksanaan demo tuntutan jasa tenaga kesehatan RSUD dr M. Halaulussy Provinsi Maluku pada hari Senin tanggal 16 Desember 2023, maka saudara dimintakan untuk menghadap Tim Penegakan Disiplin ASN Provinsi Maluku, pada Selasa 19 Desember 2023 pukul 12.00 WIT"
Informasi yang dihimpun media ini, ketiga dokter tersebut telah memenuhi panggilan dan mendatangi Tim Penegakan Disiplin ASN Provinsi Maluku tersebut. Namun mereka hanya diberi penjelasan atau teguran lisan.
Sementara itu, Sekda Maluku Sadeli Ie yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp nya, tidak meresponnya.
Sebagaimana diberitakan, buntut daripada demo hak-hak pelayanan kesehatan itu, para Nakes menutup layanan kesehatan RSUD Dr Haulussy di Ambon, sebagai imbas hak nakes yang belum dibayarkan pihak manajemen rumah sakit sejak tahun 2020.
"Mulai hari ini kami menutup layanan rumah sakit untuk pasien yang datang, sedangkan pasien yang sementara menjalani perawatan tetap kami layani," Kata salah satu dokter di RSUD Dr M Haulussy Ambon, Isabella Hulisellan, Senin (18/12/2023).
Ia mengatakan layanan kesehatan RSUD tersebut mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) ditutup. "Pasien baru yang datang di RS tidak kami layani sebagai tindak lanjut aksi demo yang kami lakukan. Kami akan lakukan layanan kembali jika m-banking berbunyi karena hak kami dibayarkan," katanya.
Layanan pasien yang telah menjalani perawatan, tetap dilayani seperti perawatan dokter ahli, farmasi, laboratorium, hingga cuci darah dan lainnya. Demikian pula dengan layanan obat khusus seperti pasien HIV/ AIDS, TBC juga tetap dilayani.
"Sejujurnya hati nurani kami tidak mau menutup pelayanan ini, tetapi hak kami ditelantarkan manajemen. Kami juga butuh uang untuk menghidupi keluarga, " ucapnya.
Puluhan nakes RSUD dr Haulussy Ambon melakukan aksi demo menuntut pembayaran hak mereka yang belum dibayarkan pihak RSUD sejak tahun 2020.
Dana jasa pelayanan yang belum dibayarkan kepada kurang lebih 600 pegawai RSUD tersebut mencapai Rp 26 miliar, yang terdiri dari jasa layanan BPJS, medical check up, dan dana COVID-19.
Berbagai upaya telah diperjuangkan, kata dia, agar masalah jasa pelayanan diselesaikan manajemen RSUD dengan bertanya langsung ke Direktur RSUD M Haulussy baik pada pertemuan-pertemuan komite medik maupun bertanya melalui grup WA Komite Medik
Selain itu bertemu dengan kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Komisi IV, bahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku pada 1 September 2023, pihak RSUD telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga kini belum dibayarkan.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
