Pendataan Koperasi dan UMKM 2023 Dilaksanakan di Tanimbar, Tual, SBB, dan Maluku Tengah

AMBON, iNewsAmbon.id - Empat kabupaten/kota di Provinsi Maluku yakni Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah menjadi pusat pelaksanaan kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah Tahun 2023 (PL KUMKM2023).

Empat kabupaten/kota di Maluku ini merupakan bagian daru 215 kabupaten/kota di 32 provinsi yang menjadi sasaran PL-KUMKM2023 yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). 

Baca Juga

Dua Wakil Paskibraka Maluku Ikut Upacara HUT ke-79 RI di IKN

Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, menjelaskan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan profil data koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian. 

"Kegiatan PL-KUMKM merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah, kecil dan mikro yang berada dalam wilayah NegaraIndonesia," jelasnya, Rabu (30/08/2023) .

Pendataan dilaksanakan selama satu bulan terhitung 15 September-14 Oktober 2023. 

Baca Juga

12 Tim di Maluku Berlaga di Ajang Liga Sepak Bola Usia Muda

Kegiatan PL-KUMKM dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 untuk Kota Ambon, dan ditargetkan dapat diselesaikan tahun 2024. 

Sebanyak 600-700 petugas akan diterjunkan melakukan pendataan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). 

Mengingat padatnya kegiatan BPS di akhir tahun, Pattiwaellapia berharap melalui rakor PL-KUMKM 2023 tim BPS kabupaten/kota dapat merancang strategi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan timeline dan sumber daya yang tersedia, serta membagi tugas secara proposional. 

Baca Juga

Kristianie Lumatalela Diduga Mendapat Perlakuan Tidak Adil

"Hal yang menjadi perhatian untuk suksesnya PL-KUMKM tahun 2023 yakni memperkuat komunikasi dan koordinasi antara stakeholder yang terkait dengan PL-KUMKM2023, memastikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, melakukan monitoring setiap tahapan pelaksanaan PL-KUMKM2023 sesuai dengan target yang dijadwalkan,  tertib dalam pengadministrasian dokumen pertanggungjawaban/ pendukung setiap tahapan pelaksanaan PL-KUMKM2023, dan memastikan seluruh Koperasi dan UMKM telah terdata," jelas Pattiwaellapia.

Dia berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM (SIDT-KUMKM) sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian.

Editor : Nevy Hetharia