Prihatin Nasib Guru, DPRD Desak Pemkab Maluku Tengah Bayar Dana Sertifikasi 31 Miliar

AMBON, iNewsAmbon.id - DPRD Maluku mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera melunasi dana sertifikasi guru di wilayah tersebut.

Tidak dibayarkannya dana sertifikasi guru tahun 2023 senilai Rp31 Miliar dinilai bisa menghambat kesejahteraan para pendidik dan kualitas pendidikan di Maluku Tengah.

Baca Juga

Dua Wakil Paskibraka Maluku Ikut Upacara HUT ke-79 RI di IKN

“Kami menegaskan pentingnya pembayaran ini dilakukan dengan segera," ungkapnya di Ambon, Jumat (1/3/2024).

DPRD juga mendesak Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk menggunakan fungsi monitoring dan supervisi guna menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

"Kami juga meminta agar masalah serupa tidak terulang di masa yang akan datang, baik di Kabupaten Maluku Tengah maupun di wilayah lainnya. Ini penting untuk menjaga kestabilan di kalangan pendidik di Maluku," tambahnya.

Baca Juga

Lantamal IX Gelar Lomba Perahu Belang di Negeri Tengah Tengah Maluku Tengah

Para guru telah menjalankan tugas mereka sebagai pendidik dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pembayaran hak mereka.

"Kami mengajak semua pihak, termasuk DPRD Maluku Tengah, untuk bersatu dalam menangani masalah ini dan mendorong pemerintah daerah untuk bertanggung jawab. Kita harus memastikan kepercayaan para guru dan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan dinas pendidikan tetap terjaga," tandasnya.

Seperti diketahui, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah memastikan akan melakukan proses hukum terhadap dugaan penyimpangan dana Sertifikasi Guru di Kabupaten Maluku Tengah.

Baca Juga

606 Rumah di Kabupaten Maluku Tengah Sempat Terendam Banjir

Kepastian tersebut diungkapkan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Hujra Soumena, Senin (5/2/2024).

Mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Soumena menjelaskan bahwa pencairan anggaran sertifikasi guru seharusnya dilakukan paling lambat 14 hari setelah pengajuan.

Namun, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah telah mengajukan pencairan pada tanggal 29 November.

Baca Juga

Terdakwa Persetubuhan Anak di Negeri Hitu Maluku Tengah Dihukum 7 Tahun Penjara

"Anggarannya sudah cair tapi tidak sampai, kita lihat juga kalaupun dibayar di Bulan Januari pakai uang apa dan dari mana," terang Soumena, mencermati keterlambatan pembayaran.

Editor : Nevy Hetharia