AMBON, iNewsAmbon.id - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mulai memetakan sejumlah titik rawan premanisme di wilayah hukumnya dan menyiapkan operasi pemberantasan premanisme sebagai bentuk komitmen menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
“Tangani segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan warga. Tangkap tanpa pandang bulu preman-preman yang menakut-nakuti masyarakat,” tegas Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring, Jumat (15/5/2025).
Dalam rapat yang dipimpin dari ruang Video Conference (Vicon) Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Kombes Rumondor menekankan bahwa aksi premanisme banyak terjadi di pusat-pusat aktivitas publik seperti pasar tradisional, terminal angkutan, dan pelabuhan.
“Wilayah-wilayah itu harus menjadi prioritas pemetaan dan penindakan. Preman yang melakukan pungutan liar, pemalakan, dan intimidasi harus segera ditangkap,” katanya.
Rakor ini turut melibatkan seluruh Polres dan Polresta di jajaran Polda Maluku. Para peserta mendapatkan instruksi untuk segera menyusun langkah-langkah operasional berbasis pemetaan titik rawan yang valid.
Polda Maluku menegaskan bahwa operasi penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, tanpa toleransi terhadap pelaku premanisme.
Fokus utama adalah pelaku pemerasan sopir, pedagang, dan masyarakat umum yang merasa terintimidasi oleh kehadiran oknum tak bertanggung jawab.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen nasional dalam pemberantasan premanisme.
“Premanisme adalah ancaman nyata terhadap rasa aman masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas sosial serta aktivitas ekonomi. Tindakan tegas harus dilakukan,” ujar Rumondor.
Dalam rapat koordinasi ini, turut hadir Direktur Intelkam, Kabid Humas, dan Direktur Kriminal Umum Polda Maluku. Mereka memberikan arahan teknis mengenai identifikasi pola premanisme, serta strategi koordinasi lintas fungsi dalam pelaksanaan operasi di lapangan.
“Kami ingin agar seluruh satuan wilayah memahami pola premanisme yang berkembang dan siap bergerak dengan dukungan semua fungsi yang terkait,” ujar salah satu pejabat dalam rakor tersebut.
Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menciptakan kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif, serta memastikan bahwa warga dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial tanpa gangguan dari preman.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
