MALANG, iNewsAmbon.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ditargetkan mulai menerima siswa pada 7 Juli 2025.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen (Purn) AM Putranto, saat meninjau gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang akan digunakan untuk sekolah tersebut.
Putranto menjelaskan, tahap awal akan ada 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang mampu menampung setidaknya 1.000 siswa dari keluarga tidak mampu dan miskin ekstrem. Beberapa di antaranya akan berlokasi di Kota Malang dan Kota Batu.
"Untuk menampung 1.000 orang, 1.000 anak yang kurang mampu, atau kita daftarkan dengan tidak mampu, dengan kondisi di lapangan mereka anak-anak layak untuk mendapatkan perhatian pendidikan," kata AM Putranto di Malang, Jumat (20/6/2025).
Ia menegaskan, semua pembiayaan sekolah rakyat ini, mulai dari seragam, operasional, hingga kegiatan pembelajaran, akan ditanggung penuh oleh APBN di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
"Semua gratis, sampai dengan menjalani sekolah mereka mendapatkan seragam, semua kebutuhan sekolah untuk mendukung pendidikan mereka. Semua dilakukan secara gratis yang disponsori oleh Kementerian Sosial," ujar Putranto.
Putuskan Rantai Kemiskinan dengan Pendidikan Vokasi
Kunjungan Putranto juga termasuk mendatangi rumah salah satu calon siswa, Rahmatul Laili Ramadani, lulusan SDN Polehan 5, di Jalan Kresna, Malang. "Saya menyampaikan pada mereka bahwa mereka nanti tanggal 7 Juli 2025 sudah masuk ke asrama," tambahnya.
Sekolah rakyat ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Setelah lulus SMA, para siswa akan dibekali keterampilan untuk melanjutkan ke pendidikan vokasi, sehingga mereka siap memasuki dunia kerja.
"Tujuan itu setidaknya untuk memutuskan rantai kemiskinan, dengan cara meng-upgrade, memberikan peluang anak-anak sekolah, dan punya strata yang sama dengan pendidikan yang lainnya, karena modulnya sama dengan sekolah yang lain," terang Putranto. "Sehingga mereka lulusannya pun siap untuk bisa disalurkan ke yang lain, kalaupun misalnya ada yang mau masuk pendidikan vokasi. Artinya dia siap bekerja, tidak lagi kembali pada situasi yang seperti pertama dia sebelum sekolah."
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
