Kemendagri Ikuti Putusan MK, Proses Hasil Pemilihan DPRD soal Pj Gubernur Maluku Distop

AMBON, iNewsAmbon.id - Keputusan DPRD Maluku yang menghasilkan sejumlah calon Penjabat Gubernur menggantikan Murad Ismail, tak akan diproses Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri).

Sikap Kemendagri sudah jelas, akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

Jaksa Kejati Maluku Segera Panggil Saksi Dugaan Korupsi Ruko Pasar Mardika Ambon

“Gubernur Maluku akan menjabat penuh lima tahun,” kata sumber media ini di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Kamis (28/12/2023).

Menurut pejabat teras Ditjen Otda Kemendagri itu, pihaknya tidak akan memproses hasil keputusan DPRD Maluku, karena mengikuti puutusan Mahkamah Konstitusi.

“Intinya kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang baru dilantik 2019 akan menjalankan tugasnya sampai satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024,” timpalnya.

Baca Juga

Pencabutan Status Internasional pada Bandara Pattimura Ambon Dianggap Wajar

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja Penjaringan calon Pj Gubernur DPRD Maluku Jantje Wenno mengatakan proses penetapan penjabat gubernur sudah berjalan ke Presiden dan pelantikannya oleh Mendagri menunggu keputusan pemerintah pada akhir Desember 2023.

Menurut Jantje, Panja DPRD bekerja berdasarkan surat dari Kemendagri. Proses yang dilakukan juga sesuai mekanisme yang berlaku dan mengusulkan tiga dari lima nama calon penjabat gubernur yang diusulkan ke Mendagri sejak awal Desember 2023.

Editor: Nevy Hetharia