46 WNI Korban TPPO di Myanmar Kembali ke Tanah Air, Termasuk Mantan Anggota DPRD Indramayu

JAKARTA, iNewsAmbon.id - Sebanyak 46 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar, telah berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Pemulangan ini difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok. Para korban tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (20/2) malam. 

Baca Juga

Polisi Tangkap Mucikari Perdagangkan Keponakannya untuk Pria Hidung Belang di Saumlaki

Salah satu korban yang dipulangkan adalah Robi'in, mantan anggota DPRD Indramayu periode 2014-2019. Robi'in sebelumnya dijanjikan pekerjaan sebagai admin HRD di sebuah perusahaan tekstil di Thailand melalui iklan di media sosial.

Namun, setibanya di Thailand, ia justru diselundupkan ke Myanmar dan dipaksa bekerja sebagai penipu online dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi. 

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa pemulangan ini merupakan hasil upaya panjang pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya di luar negeri.

Baca Juga

Pengadilan Dobo Tolak Gugatan Praperadilan Kasus TPPO

Setelah tiba di Indonesia, para korban akan ditempatkan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial untuk proses verifikasi dan rehabilitasi sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. 

Judha juga mengungkapkan bahwa dari 46 WNI yang dipulangkan, beberapa di antaranya diduga terlibat sebagai perekrut dalam jaringan TPPO tersebut.

"Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Bareskrim, ternyata yang pulang ini bukan hanya korban, tapi ada juga yang menjadi pelaku, leader untuk melakukan perekrutan secara aktif," ujarnya. 

Baca Juga

Tudingan Kepada Pj. Wali kota Terlibat TPPO Keliru dan Berlebihan, Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi guna menghindari risiko menjadi korban TPPO.

Editor : Nevy Hetharia