AMBON, iNewsAmbon.id - Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VI Maluku dan Papua KPK RI, kembali mendatangi Pemkot Ambon guna evaluasi akhir tahun Barang Milik Daerah (BMD) serta peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah.
Pertemuan antara Koordinator Tim Korsupgah KPK, Dian Ali dengan Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena beserta OPD terkait, berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen Balaikota, Jumat (8/12/23).
“Kita evaluasi akhir tahun terkait dengan penertiban aset BMD dan peningkatan pajak. Jadi dapatkan Laporan dari Kota Ambon terkait progres yang sudah dimulai sejak awal tahun ini,” kata Dian Ali saat ditemui usai pertemuan.
Diakuinya, berdasarkan laporan yang diterima, Kota Ambon masih dalam jalur yang tepat (on the right track) terhadap upaya itu, namun masih saja ada tantangan yang dihadapi, diantaranya potensi retribusi yang bakal dihapus di tahun depan.
“Ada tantangan misalnya dari bangunan sekolah yang ahli waris masih menuntut ganti rugi, sedangkan dari sisi pajak dan retribusi ada beberapa retribusi yang dihapus, diantaranya Rumah Kos, Uji KIR, Tera Ulang, dan Damkar,” lanjutnya.
Dian mengatakan, secara umum semua pemerintah daerah (Pemda) di wilayah kerjanya sangat bergantung Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas harus dioptimalkan.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
