Menteri PPPA Dukung Polda Maluku Lanjutkan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Bupati Maluku Tenggara

JAKARTA, iNewsAmbon.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mendukung penuh Polda Maluku yang tetap melanjutkan penyelidikan dugaan kasus kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Maluku Tenggara M Thahir Hanubun (HNB).

Dia juga mendukung pengenaan pasal Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap terlapor.

Baca Juga

Terbukti Cabul, Mantan Kadis P3A Provinsi Maluku Dihukum 1 Tahun 4 Bulan Penjara

"Kami mendukung penuh kebijakan Polda Maluku yang tetap melanjutkan penyelidikan terhadap pelaku. Jika saat ini ada informasi tentang pencabutan laporan oleh korban, kami berharap agar penyidikan bisa tetap dilanjutkan karena aparat polisi sudah memiliki bukti pemeriksaan sebelumnya," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga menegaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengenal istilah restorative justice.

Itu berarti kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan MTH adalah murni tindakan pidana.

Baca Juga

ROUND UP: Anak Ketua DPRD Ambon, Komisioner KPU Aru, Daud Sangadji, hingga Eks Kadis PPPA Maluku

"UU TPKS tidak memungkinkan adanya upaya proses damai yang ditawarkan oleh pelaku. UU TPKS hadir sebagai bukti negara serius melindungi para korban kekerasan seksual khususnya kelompok rentan perempuan dan anak-anak. Ancaman pidana UU TPKS terhadap pelaku sudah tepat," tegasnya.

Perbuatan yang dilakukan terduga pelaku terhadap korban yang menurut korban sudah dilakukan sejak April 2023, maka terduga pelaku juga bisa dikenakan Pasal 6 huruf c UU TPKS jo 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Editor : Nevy Hetharia