Kodam Pattimura Siapkan 1.200 Prajurit Amankan Pemilu 2024 di Maluku

AMBON, iNewsAmbon.id - Pangdam Pattimura Mayjen TNI Syafrial memastikan pihaknya menyiapkan sekitar 1.200 prajurit TNI untuk mengamankan Pemilu di wilayah Maluku.

Selain itu, sekitar 600 prajurit TNI akan disiapkan untuk wilayah Maluku Utara, yang juga menjadi bagian dari wilayah kerja Kodam XVI Pattimura.

Baca Juga

Kodam Pattimura Dipimpin Pangdam Termuda Ketiga, Syafrial Jadi Kastaf Kostrad

“Tujuan pengamanan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam menjamin pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pelaksanaan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Pangdam, Selasa (10/10/2023).

Apa yang dilakukan ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Pangdam Pattimura .

Pangdam menekankan pentingnya kerja sama antara TNI dan Polri dalam mengamankan Pemilu.

Baca Juga

Pangdam Apresiasi Aksi Heroik Prajurit Selamatkan Percobaan Bunuh Diri di JMP

Kerja sama ini dianggap krusial untuk menghindari dan mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pemilu.

Dalam konteks tahun politik menuju Pemilu 2024, Pangdam menggarisbawahi pentingnya menjaga situasi yang kondusif.

Hal ini mencakup menjaga kekompakan dan kerja sama antara TNI dan Polri dalam menangani permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.

Baca Juga

Pembentangan Bendera Merah Putih di Dasar Laut Ambon Peringati HUT RI

Pangdam menegaskan bahwa prajurit TNI harus menjaga netralitas dalam menghadapi proses politik yang berlangsung.

Prinsip netralitas merupakan hal yang sangat penting, dan setiap anggota TNI yang terbukti tidak netral akan menghadapi proses hukum, termasuk ancaman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Sejauh ini prajurit Kodam XVI Pattimura telah mengikuti sosialisasi netralitas TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam konteks Pemilu 2024.

Baca Juga

Kodam Pattimura Siapkan 600 Personel Cadangan Amankan Pilkada Maluku

Sosialisasi ini dilakukan oleh tim dari Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai netralitas dalam konteks politik.

Editor : Nevy Hetharia