AMBON, iNewsAmbon.id - Pemkot Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku meluncurkan rangkaian program inklusi keuangan melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Kamis, 17 Juli 2025, di Balai Kota Ambon .
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyatakan bahwa kolaborasi ini dilatarbelakangi komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sambil menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada lembaga jasa keuangan yang dianggap memiliki peran signifikan dalam penguatan ekonomi daerah.
Dalam acara tersebut, Pemkot bersama mitra menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM dan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, sebagai bagian nyata upaya pemberdayaan ekonomi lokal.
Wali Kota menjabarkan tiga prioritas utama TPAKD Ambon:
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui dukungan pelatihan dan akses kredit untuk sektor perikanan, pertanian, dan UMKM.
Developing ekonomi kreatif, menyinergikan program “Ambon City of Music” dengan pelatihan dan akses pendanaan.
Pemberdayaan pemuda, melalui pelatihan digital marketing dan pendampingan bisnis agar siap bersaing di pasar digital.
Sebagai langkah transformasi, Wali Kota menginstruksikan seluruh transaksi pemerintah—termasuk insentif RT/RW, kader posyandu, dan biaya dinas—harus dilakukan secara non-tunai menggunakan transfer langsung ke rekening masing-masing guna mencegah praktik pungutan liar dan gratifikasi.
Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Ambon positif, yakni 5,89% pada 2024 dan 5,25% di kuartal I 2025.
Indikasi ini mencerminkan dorongan inklusi keuangan yang sedang berlangsung.
Lebih lanjut, OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029, sejalan dengan RPJPN 2025–2045.
Untuk mendukung hal tersebut, TPAKD Ambon menyiapkan program unggulan seperti business matching bagi UMKM perempuan dan disabilitas, perluasan agen layanan tanpa kantor (LAKUPANDAI), penguatan bank sampah, dan penyediaan jaminan sosial melalui BPJS.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
