Polda Maluku Selidiki Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Maluku Barat Daya

"Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, kami masih melakukan pemeriksaan," tambah Hujra.

Baca Juga

Polda Maluku Gagas Bentuk Tim Terpadu untuk Tangani Persoalan Pasar Mardika dan Amplaz

Kasus dugaan korupsi dana Covid-19 ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam laporan penanganan Covid-19 tahun 2020. 

Berdasarkan laporan BPK, Pemkab Maluku Barat Daya melakukan refocusing anggaran sebesar Rp20,86 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp10,47 miliar.

BPK juga menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan anggaran, termasuk penggunaan dana belanja tidak terduga sebesar Rp116,71 juta untuk kegiatan rutin di luar penanganan Covid-19, serta penyimpanan kas tunai dana BTT senilai Rp1,57 miliar di Dinas Kesehatan dan BPBD yang tidak memadai.

Baca Juga

Tim Debat Hukum Unpatti Lolos Wakili Polda Maluku ke Tingkat Regional Indonesia Timur

Selain itu, pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 di Kecamatan Letti tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp37,1 juta. 

BPK juga menemukan 16 paket pengadaan barang di Dinas Kesehatan senilai Rp1,19 miliar yang tidak didukung oleh bukti dokumentasi kewajaran harga.

Temuan lain termasuk ketidaksesuaian harga Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp26,8 juta dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah.

Baca Juga

Polda Maluku Libatkan 2.725 Personel Cabungan dalam Operasi Ketupat Salawaku 2024

Penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut, dan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak terkait.

Editor : Nevy Hetharia