Kemudian dugaan korupsi belanja barang dan jasa pada Sekretariat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
"Insya Allah sudah Tahap II untuk yang kemarin sudah upaya paksa (tersangka),"terangnya.
Selanjutnya dugaan kasus korupsi proyek pembangunan talud pengendalian banjir di Kabupaten Buru yang anggarannya berasal dari hasil pinjaman Pemprov Maluku dari PT SMI untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.
"Kita lidik Maret, naik penyidikan September 2023," ungkapnya.
Juga, kasus korupsi pekerjaan pembangunan sarana prasarana air bersih di Pulau Haruku pada Dinas PUPR Maluku Tahun 2020 yang sumber anggarannya juga dari pinjaman SMI yang naik penyidikan pada September 2023.
"Dan saat ini dilakukan pendalaman untuk penghitungan kerugian negara,"bebernya.
Lebih jauh Aspidsus mengatakan, ada kendala yang perlu secara spesifik ditangani secara serius.
Dalam pengumpulan barang bukti, ada beberapa kendala tidak kooperatifnya para pihak yang membuat berulang-ulang proses tersebut terhambat.
Sedangkan perkara yang sudah masuk tahap penuntutan diantaranya perkara korupsi proyek jalan Inamosol, perkara uang makan dan minum Nakes dan Medical Check Up RSUD dr. M. Haulussy Ambon.
“Perkara Pasar Langgur akan mulai persidangan di awal tahun nanti," pungkasnya.
Editor : Nevy Hetharia
Kejaksaan Tinggi Maluku perkara korupsi Bidang Pidsus Kejati Maluku Kejaksaan Negeri Cabang Kejari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Kejaksaan se-Maluku Asisten Pidana Khusus aspidsus Lintas Seram-Besi Jalur 2 Dinas PUPR Maluku Tengah Barang dan Jasa Kabupaten Seram Bagian Timur Talud Kabupaten Buru Pemprov Maluku PT. SMI Air Bersih pulau haruku Dinas PUPR Maluku Pasar Langgur
Artikel Terkait
