Puluhan nakes demo menuntut pembayaran hak mereka yang belum diayarkan pihak RSUD sejak tahun 2020.
Dana jasa pelayanan yang belum dibayarkan kepada kurang lebih 600 pegawai RSUD tersebut mencapai Rp 26 miliar, yang terdiri dari jasa layanan BPJS, medical check up, dan dana COVID-19.
Berbagai upaya telah diperjuangkan, agar masalah jasa pelayanan diselesaikan manajemen RSUD dengan bertanya langsung ke Direktur RSUD baik pada pertemuan-pertemuan komite medik maupun bertanya melalui grup WA Komite Medik
Selain itu bertemu dengan kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Komisi IV, bahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku pada 1 September 2023, pihak RSUD telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga kini belum dibayarkan.
Terkini, pihak RSUD Haulussy dan Pemprov Maluku juga dirundung masalah tanah atas lahan lokasi rumah sakit daerah itu.
Editor : Nevy Hetharia
Artikel Terkait
